IdeologI-PolItIk SerIkat
Edi Cahyono*
Nomor 16, Mei - 2008
Redaksi:
Edi Cahyono, Maxim
Napitupulu, Maulana
Mahendra, Muhammad
Husni Thamrin, Hemasari
Dharmabumi
Diterbitkan oleh:
Yayasan Penebar
pEnEbar e-news terbit
sebagai media pertukaran
dan perdebatan soal-soal
perburuhan dan globalisasi.
Kami mendukung gerak antiglobalisasi
masyarakat
Indonesia. Globalisasi dan
perdagangan bebas
merupakan jebakan negerinegeri
imperialis untuk
menjadikan negeri-negeri
miskin terus menjadi koloni
dan dihisap oleh negerinegeri
maju. Kami menerima
tulisan-tulisan yang sejalan
dengan misi kami untuk
dimasukkan dan diedarkan
melalui e-news ini.
Yayasan Penebar ~ Jl. Makmur, no. 15, Rt. 009/Rw.02, Kelurahan Susukan, Jakarta 13750, Indonesia • Tel./
Facs. ~ (+ 62 21) 841 2546 • email ~ ypenebar@yahoo.com • website ~ http://www.geocities.com/ypenebar/
* Aktif di Yayasan Penebar-Jakarta.
1 Karena, memang asal-muasal —sebelum dilahirkannya— negeri sosialis/
komunis terjadi mobilisasi ideologi-politik komunisme di dalam masyarakat.
lakukan pembubaran dari sistem yang paling ditakuti oleh
sistem kapitalisme tersebut. Saat itu, Presiden Uni Soviet,
Mikail Gorbachev mengadakan lawatan ke berbagai negeri
sosialis/komunis untuk menyampaikan agendanya yang
disebut sebagai Pereistroika dan Glasnost.
Bila Perang Dingin merupakan perseteruan antara Sistem
Komunisme dengan Sistem Kapitalisme sebagai produk pasca
Perang Dunia II, maka bangkrutnya negeri-negeri komunis
menandai akhir Perang Dingin. Demikian, sistem kapitalisme
kehilangan pesaing utama. Dengan segera kebangkrutan
komunisme ini disambut oleh para pendukung sistem
kapitalisme dengan kampanye hitam: ’Akhir dari era berideologi.’
1
Prolog
Dalam tahun 1991 terjadi peristiwa
penting, yaitu: runtuhnya negerinegeri
bersistem sosialisme/
komunisme. Keruntuhan ini sebagai
bagian dari krisis berkepanjangan
yang terjadi di negara-negara,
khususnya, Uni Soviet (USSR), RRC
(Republik Rakyat Cina), dan 14 Negara
Blok Timur Eropa. Uni Soviet, —
paling tidak,— berisiniatif untuk me|
2 |
Bila Uni Soviet dan RRC menjadi patokan dari negeri dengan
sistem komunisme, maka sebenarnya komitmen kedua negeri
terhadap sistem tersebut tidak demikian adanya. Mungkin Uni
Soviet selama kurun Lenin, dan RRC selama kurun Mao Zedong
memang dijalankan dengan sepenuhnya bersistem komunisme.
Namun dengan bergantinya kekuasaan dari Lenin ke Stalin; dari
Mao Zedong ke Deng Xiaoping telah terjadi pergeseran dari sistem
komunisme ke kapitalisme-negara. Jadi, krisis yang menyergap
negeri-negeri komunisme tersebut bukan akibat kegagalan sistem
komunisme, namun krisis yang terjadi khas di negeri bersistem
kapitalisme, meskipun itu berbentuk kapitalisme-negara.
Kapitalisme, bagaimana pun, akan selalu menghadapi krisisperekonomian,
karena over-produksi hampir selalu tak dapat
dihindarkan; sementara pasar baru tidak dengan sendirinya
terbentuk. Terjadi penumpukan barang dan jasa yang tidak
tersalurkan ke pasar.
Sementara itu, sistem sosialisme/komunisme adalah sistem yang
berorientasi pada perekonomian distributif, sebagai cara
penyetaraan pertumbuhan perekonomian masyarakat secara
kolektif (bersama-sama). Sementara, aset-aset produktif dikuasai
secara kolektif. Dengan demikian, akan terhindar terbentuknya
jurang sosial-ekonomi-politik-budaya di dalam masyarakat. Ini
bermakna: kelas menghilang.
RRC yang kemudian dapat demikian gemilang pertumbuhan
industri-(kapitalisme)nya. Negeri yang mengklaim bersistem ganda
sosialisme-kapitalisme ini berhasil memasuki pasar dunia dengan
menyingkirkan pesaing-pesaing tangguhnya yang —seharusnya—
telah mapan, seperti: Amerika Serikat, Jepang, negeri-negeri
Eropa Barat (Jerman, Perancis, Belanda dsb.). Bagi awam tentu
sistem ganda sosialisme-kapitalisme merupakan fenomena baru
yang menjanjikan kemajuan masyarakat. Namun, perlu diselami
seberapa jauh sistem sosialisme-kapitalisme RRC dapat menjadi
ruang bagi pemerataan kesejahteraan rakyat. Sejauh ini, —
nampaknya— hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat terserap
Nomor 16, Mei - 2008
| 3 |
dan ’disejahterakan’ oleh sistem ganda RRC tersebut, sementara
mayoritas justru terlantar olehnya.
Negeri yang kemudian menjiplak konstruksi RRC adalah Vietnam.
Menjiplak dalam arti segalanya — termasuk mewarisi persoalanpersoalan
buruk yang diakibatkan oleh sistem ganda tersebut.
Ber-Serikat di Hindia-Belanda
Berdirinya serikat buruh di Nederlands-Indie (Hindia-Belanda)
diawali oleh para pekerja berkebangsaan Belanda. Berserikat
adalah kecenderungan di Eropa pada akhir abad ke-19. Saat itu
Eropa telah menjadi negeri modern. Kapitalisme telah
mematangkan kondisi sosial-ekonomi-politik-budaya masyarakat
Eropa.
Berserikat menjadi standar kehidupan sosial-politik masyarakat
Eropa, termasuk Negeri Belanda (Holland/Nederland). Sehingga
warga-negara Belanda yang kemudian pergi ke wilayah koloni —
Hindia-Belanda— untuk bekerja di berbagai perusahaan,
mendirikan serikat-serikat buruh. Bagaimana pun, ini merupakan
prestise tersendiri bagi orang-orang Eropa tersebut. Pada awalnya,
mereka mengabaikan buruh-buruh bumiputera —warga lokal Hindia-
Belanda— untuk dapat terlibat dengan kehidupan berserikat. Jadi,
pada awal pembentukan serikat buruh, serikat ini beranggotakan
eksklusif buruh Eropa saja.
Berturut-turut didirikan Nederlandsch-Indisch Onderwijzers
Genootschap (NIOG) tahun 1897; Staatsspoor Bond (SS Bond) pada
1905 (di Bandung); Suikerbond (1906); Cultuurbond, Vereeniging
v. Assistenten in Deli (1907); Vereeniging voor Spoor-en Tramweg
Personeel in Ned-Indie, berdiri 1908 di Semarang; Bond van
Geemployeerden bij de Suikerindustrie op Java (Suikerbond)
tahun 1909 di Surabaya; Bond van Ambtenaren bij de In-en
Uitvoerrechten en Accijnzijn in Ned-Indie (Duanebond) tahun
1911; Bond van Ambtenaren bij den Post-, Telegraaft-en
Telefoondienst (Postbond) tahun 1912; Burgerlijke Openbare
Werken in Ned-Indie (BOWNI) tahun 1912; Bond van Pandhuis
| 4 |
Personeel (Pandhuisbond) (1913).
Ciri serikat-serikat buruh ini, adalah: tidak ada
motif-motif ekonomi dalam proses pendiriannya. Tidak ada
masalah pada sekitar tahun berdirinya serikat-serikat buruh
tersebut misalnya, soal rendahnya tingkat upah, atau pun buruknya
kondisi sosial tenaga kerja Eropa. Faktor yang mendorong
pembentukan mereka adalah pertumbuhan pergerakan buruh di
Negeri Belanda.2 Pada sekitar 1860-1870 di Nederland sedang
mengalami pertumbuhan pergerakan buruh. Dan sejak 1878 ada
pengaruh gerakan sosial-demokrat yang mendorong berdirinya
National Arbeids Secretariats (NAS) sebagai induk organisasi.3
Pada saat itu di Hindia-Belanda ada ketentuan pasal 111 Regeling
Reglement (RR) yang melarang dilakukannya rapat dan
pembentukan sebuah organisasi tanpa ijin khusus dari pemerintah
kolonial. Namun disebabkan pada tahun 1903 pemerintah kolonial
menerapkan desentralisasi susunan pemerintah kolonial seperti
untuk Bandung, Semarang, Surabaya, Batavia menjadi suatu
gemente dan pengaturannya dilaksanakan oleh gementeraad
(dewan kota), menjadikan 111 RR tidak berlaku.
… hak berserikat dan berkoempoel diakoe tentang praktijknja, artinja
diberi kelapangan, meskipoen beloem ditetapkan didalam oendangoendang.
Dengan segera peroebahan-peroebahan itoe kelihatan
pengaroehnja: gerakan politiek jang amat ramai terbitlah dalam golongan
bangsa Eropah.4
Pembentukan serikat-serikat oleh buruh Eropa ini selain merupakan
pengaruh dari perkembangan gerakan buruh yang berlangsung di
2 Sandra, 1953, ”Sedjarah Gerakan Buruh di Indonesia,“ Tindjauan Masalah Perburuhan,
3-4, VI, Juni-Juli, Kementrian Perburuhan Republik Indonesia, 1954, hal 7. Madjid
Siregar, Perkembangan Serikat Buruh di Beberapa Negara, Penerbit Kebangsaan Pustaka
Rajat N.V., Djakarta. Hal 29-40.
3 Sandra, 1961. Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia. PT. Pustaka Rakjat. Djakarta.
Hal. 8-9.
4 J.J. Schrieke, Atoeran-Atoeran dan Asas-Asas Pembagian Kekoeasaan (Desentralisasi),
Terj. Agus Salim, Balai Pustaka, Batavia, 1922, hal. 9-14.
| 5 |
Nomor 16, Mei - 2008
Eropa, pula merupakan bagian dari kepentingan ’politik’ terbatas
kehidupan kota.
Perkembangan selanjutnya dalam keanggotaan serikat-serikat buruh
ini tidak hanya merekrut anggota Eropa saja, akan tetapi juga
menerima kalangan bumiputera. Ini terjadi sebagai pengaruh
semangat etis (Etische Politiek).
Program Pendidikan yang merupakan salah satu bagian dalam
politik balas jasa Etische Politiek —di tahun 1903— memberi
nuansa baru dalam perkembangan intelektual bumiputera.
Ditambah lagi dengan pembentukan serikat-serikat oleh buruh
Eropa, telah memicu serikat buruh dibangun oleh kaum bumiputera
dalam masa-masa sesudahnya. Beberapa di antaranya yang dapat
disebutkan adalah: Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (PBP)
tahun 1911; Persatoean Goeroe Bantoe (PGB) tahun 1912;
Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) berdiri tahun 1912;
Persatoean Pegawai Pegadaian Boemipoetera (PPPB) tahun 1914;
Opium Regie Bond (ORB) dan Vereeniging van Indlandsch Personeel
Burgerlijk Openbare Werken (VIPBOUW) tahun 1916; Personeel
Fabriek Bond (PFB) tahun 1917.
Di kalangan Tionghoa pada 26 September 1909, di Batavia,
dibentuk Tiong Hoa Sim Gie dipimpin oleh Lie Yan Hoei. Empat
bulan kemudian kelompok ini merubah nama menjadi Tionghoa
Keng Kie Hwee yang kemudian menjadi inti dari Federasi Kaoem
Boeroeh Tionghoa.
Perhimpoenan Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) didirikan tahun
1917, di lingkungan industri gula. Organisasi ini dikembangkan
dari Porojitno yang dibentuk oleh Sarekat Islam (SI) dan ISDV
Surabaya pada tahun 1916. PKBT kemudian dipecah menjadi dua
di tahun 1918 yaitu Perhimpoenan Kaoem Tani (PKT) dan
Perhimpoenan Kaoem Boeroeh Onderneming (PKBO). PKBO
kemudian digabung dengan Personeel Fabriek Bond (PFB), sebuah
organisasi yang dibentuk oleh Soerjopranoto tahun 1917.5
5 F. Tichelman, Socialisme in Indonesie. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging:
| 6 |
Sepertinya, gerakan berhaluan kiri-komunis begitu besar kiprahnya
dalam menetapkan tonggak-tonggak pasang-surut sejarah
perkembangan serikat buruh sebagai sebuah gerakan sosial-politik.
Serikat yang perkembangannya demikian luar-biasa adalah
Vereeniging voor Spoor-en Tramweg Personeel
(VSTP) — didirikan pada 14 November 1908 di Semarang,
Jawa Tengah oleh 63 buruh Eropa yang bekerja pada 3 jalur kereta
Nederlansch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), Semarang-
Joana Maatschappij Stoomtram (SJS) dan Semarang-Cheribon
Stoomtram Maatschappij (SCS).6 Dalam bulan April 1923, VSTP
dengan dukungan 8.500 buruh, melakukan mogok terbesar dalam
sejarah gerakan buruh di Hindia Belanda. Terbesar, karena telah
menghentikan bisnis — akibat transportasi se-Jawa mogok.
Pemogokan ini pula yang membuat pemerintah kolonial
menyiapkan serangkaian upaya untuk membungkam gerakan buruh/
rakyat, yang puncaknya terjadi pada tahun 1926/27. Suatu
pemberontakan yang berakhir dengan kegagalan dan
mengakibatkan seluruh jaringan gerakan dihancurkan melalui
hukuman mati dan pembuangan tokoh-tokohnya ke Boven Digoel
(Tanah Merah), Papua.
Sementara, kelompok diskusi Indische Sociaal
Democratische Vereniging (ISDV) yang didirikan
oleh H.J.F.M. Sneevliet7 pada tahun 1916 menjadi lingkungan yang
berperan besar dalam penggodokan para aktivis VSTP menuju
kematangan ideologi sosialimenya — dalam perkembangannya,
ISDV-VSTP bermetamorfosis menjadi Partai Komunis di
[H]India (PKI) (23 Mei 1920).
1897-1917, Foris Publication, Dordreecht, 1985, hal. 15, 46, 269.
6 John Ingleson, “‘Bound, Hand and Foot’: Railway Workers And The 1923 Strike in
Java,” Indonesia, 31 (April 1981), Cornell Modern Indonesia Project, hal. 53-87.
7 Sneevliet datang ke Semarang, Jawa Tengah, dalam tahun 1913 sebagai sekretaris
sebuah asosiasi para pedagang. Sebelum datang ke Hindia-Belanda dia adalah seorang
pimpinan dari Partai Sosialis Revolusioner di Holland dan kemudian dari Partai Sosial-
Demokrat Belanda (SDAP). Nama Sneevliet akan selamanya terkait dengan sejarah
| 7 |
Nomor 16, Mei - 2008
Ciri utama dari ideologi komunis adalah:
menempatkan buruh dan rakyat tertindas sebagai sebuah kelas —
yang tertindas dalam sistem kapitalisme. Untuk membebaskan
diri dari penindasan kapitalisme, kelas buruh harus melakukan
perjuangan kelas dengan melakukan revolusi sosial. Masyarakat
pasca revolusi tersebut adalah masyarakat tanpa-kelas. Masyarakat
yang terbentuk pasca revolusi, akan merubah pemilikan asetaset
produktif dari individu-individu ke bentuk penguasaan secara
kolektif. Peran serikat akan didefinisikan kembali di dalam struktur
masyarakat baru, karena struktur ini akan menghapuskan
penghisapan nilai-lebih (surplus-value) sebagai mana berlangsung
di dalam sistem sosial yang kapitalistis. Itu adalah visi-misi dari
ideologi komunisme.
Selain serikat dengan ideologi kiri-komunis, terdapat pula serikatserikat
yang dilandaskan oleh ideologi nasionalisme, sosialdemokrasi
(kiri-nonkomunis), Marhaenisme (ini yang kemudian
dikenal sebagai Sosialisme Indonesia). Juga serikat-serikat
berhaluan keagamaan: Islam, Katholik/Kristen, dsb. — ini memang
menyimpang dari lingkup hubungan industrial: buruh vs pengusaha,
yang sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali dengan agama.
Serikat-serikat tersebut umumnya memiliki publikasi/terbitan —
dulu disebut orgaan— berupa koran, buklet, buku-saku dsb.
Kususnya yang berbentuk koran (biasanya terbit dua atau tiga hari
sekali) menjadi media komunikasi antar pengurus dan anggota
serikat. Koran menjadi media penting untuk komunikasi internal
dan eksternal dari serikat, untuk lingkup ke luar, berguna demi
mendapatkan dukungan dari khalayak di luar serikat mereka.
Ideologi memainkan peran utama dari aktivitas politik serikatserikat
bumiputera sejak mereka mulai aktif. Ideologi komunisme
demikian besar pengaruhnya dalam membangun pergerakan rakyat/
buruh sejak awal abad ke-20. Ideolog-ideolog politik (dulu disebut
propagandis) komunis seperti Marco Kartodikromo, Semaoen,
Darsono, Tan Malaka, cukup rajin menulis dan menganalisis
Indonesia sebagai orang yang memperkenalkan sosialisme dan komunisme revolusioner.
| 8 |
masyarakat pada jamannya. Tulisan-tulisan mereka tersebar luas
dalam orgaan-orgaan serikat berhaluan komunis. Ideologi menjadi
keyakinan penting dalam aktivitas politik serikat. Apalagi ketika
Revolusi Oktober 1917 terjadi di Rusia, serikat-serikat berhaluan
komunis semakin optimis, bahwa: perubahan kehidupan dapat
direalisasikan! Dan ini pula yang mendorong terbentuknya PKI
pada Mei 1920—dan, berujung pada pemberontakan 1926/27.
Pemberontakan tersebut gagal. Namun komunisme sebagai
ideologi-politik tetap hidup, meskipun nyaris tidak sanggup
membangun sebuah organisasi penting pasca 1926/27. Aktivitas
politik praktis diisi oleh kelompok berhaluan: Nasionalisme, Islam,
Kristen, Marhaenisme.
Ideologi bukan agama. Mereka yang ber-ideologi komunis
adalah para penganut agama (pada umumnya). Demikian, tidak
mengherankan bahwa pemberontakan 1926/27 melibatkan kaum
bumiputera yang beragama Islam. Apalagi bila dilacak asal-muasal
organiser gerakan komunis dilahirkan dari dalam Sarekat Islam
(SI) — khususnya SI cabang Semarang.
Pasca 1926 serikat dan partai non-komunis tampil ke publik, namun
mereka masih jauh dari semangat militansi dan radikal. Karena,
ukuran militansi dan ke-radikal-an hanya dimiliki oleh ideologi
genuine komunisme. Dengan demikian, —sedikit-banyak—
kelompok-kelompok yang dibangun tetap ingin berdampingan
dengan ideologi paling militan dan radikal tersebut. Ir. Soekarno
pun, misalnya, dalam tahun 1927, merumuskan ideologi
kelompoknya sebagai tautan antara Nasionalisme-Islam-Marxisme
yang di tahun 1950an menjadi Nasionalisme-Agama-Komunisme
(NASAKOM).8
Kemudian, bermunculan kelompok-kelompok lainnya, dengan
ideologi ’kiri’ yang telah dipoles, agar tidak terlihat terlalu garang
di hadapan para penguasa/kekuasaan. Hal ini dapat dilihat pada
figur-figur yang menggunakan sebutan sosialis. Partai Buruh yang
8 Ideologi NASAKOM ini tetap dipegang erat oleh Soekarno hingga wafatnya pada
tahun 1970.
| 9 |
Nomor 16, Mei - 2008
berdiri sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pun
membawa ideologi sosialis (non-komunis). Pilihan ideologi pada
sosialisme (non-komunis), —yang di Eropa lebih dikenal sebagai
sosial-demokrasi,9 — menjadi posisi moderat antara kiri(-
komunis)—dengan kanan(-kapitalis).
Kehadiran kelompok berhaluan sosial-demokrasi bukan berarti
menyurutkan penganut ideologi komunisme. Sentral Organisasi
Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) didirikan pada 29 Nopember 1946,
adalah federasi serikat buruh berideologi komunisme terbesar
pada jamannya. Beberapa serikat pendukungnya antara lain:
Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SARBUPRI), Serikat Buruh
Kereta Api (SBKA), Serikat Buruh Gula (SBG), Serikat Buruh
Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP), Serikat Buruh Postel (SB POSTEL)
dsb.
Karena SOBSI besar, pemerintah Republik memandang buruh
diperlukan secara politik:
Sebagai misal dari pandangan ini selama masa dini Republik ialah
Maklumat Presiden No. 1 tahun 1947 bagi implementasi Peraturan
Presiden No. 6 tahun 1946 mengenai Komposisi Komite Nasional
Indonesia. Menurut Dekrit Presiden ini, empatpuluh pimpinan serikat buruh
diangkat sebagai anggota Parlemen Sementara. Sejak itu, gerakan buruh
Indonesia, teristimewa SOBSI selalu sangat erat hubungannya dengan
pengelolaan urusan-urusan Pemerintah.10
Karena SOBSI komunis, ideologi tersebut tetap menuntun mereka
untuk melakukan revolusi sosial. SOBSI terlibat dalam Affair
Madiun—September 1948. Suatu upaya membentuk pemerintahan
9 Dalam perkembangannya paham sosial-demokrasi dapat mendorong lahirnya sistem
sosial di dalam kapitalisme yang disebut sebagai negara-kesejahteraan (welfare state).
Negara-kesejahteraan menjadi pilihan penting yang diambil kapitalisme karena
komunisme menjadi ancaman sejak Revolusi Oktober 1917 di Rusia. Sementara pasca
Perang Dunia ke-2, J. W. Stalin rajin membangun negeri-negeri komunis yang dikenal
sebagai Blok Eropa Timur. Jadi, pemberian ruang kesejahteraan bukan semata-mata
perjuangan dari kaum sosial-demokrasi semata, namun menjadi kebutuhan realistis di
masyarakat-msyarakat kapitalis Eropa dan Amerika.
10 Iskandar Tedjasukmana, Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia, TURC, hal
40.
| 10 |
baru di Madiun dan beberapa kota lain di Jawa Timur oleh
kelompok-kelompok komunis yang menamakan diri Front
Demokrasi Rakjat (FDR).11
Affair Madiun gagal, lagi-lagi terjadi pembantaian dan penangkapan
massal, kali ini dilakukan oleh kekuasaan Indonesia yang baru saja
berdiri — yang direbut dari kekuasaan militer Jepang.12
Seusai Affair Madiun, tentu saja SOBSI menciut.
Namun dengan kembali berdirinya PKI di awal 1950-an, —yang
mana kehadirannya mendapat restu politik dari Presiden
Soekarno,— SOBSI kembali berkibar. Tanpa restu Soekarno, —
sudah dapat diduga,— ideologi dan kelompok-kelompok berhaluan
komunis tidak dapat kembali berjaya. Perkembangan SOBSI
demikian luar biasa. Tidak ada serikat atau partai sejaman yang
dapat menandingi kebesaran jumlah keanggotaan SOBSI. Di
pertengahan 1950an, SOBSI beranggotakan 2.661.970 orang.
Sementara itu, serikat/partai dengan basis ideologi Islam
sepertinya menyadari bahwa Islam tidak dapat menyelesaikan
(menjelaskan) masalah perburuhan:
11 FDR sebenarnya adalah nama lain dari PKI pada Affair Madiun. PKI (Moeso) pada
waktu itu melebur tiga kelompok kiri yaitu: FDR, Partai Sosialis Indonesia (kelompok
yang lebih kiri dan meninggalkan kelompok Partai Sosialis), Partai Buruh Indonesia dan
Partai Komunis Indonesia. Pula, didukung oleh Pemuda Sosialis Indonesia (PESINDO),
Barisan Tani Indonesia (BTI), dan SOBSI. Moeso dan Amir Sjarifuddin menjadi penggerak
Affair Madiun. Amir Sjarifuddin sendiri pernah menjabat posisi Perdana Menteri
Republik pada Juli 1947.
12 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Namun sebenarnya
‘kedaulatan’ ini sering disebut sebagai kekuasaan de facto. Sementara kekuasaan dapat
disebut sah secara de jure adalah ketika diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag
(Negeri Belanda) antara pihak Indonesia dengan Negeri Belanda pada 27 Desember
1949. Saat itu Belanda menyerahkan kedaulatan ke Pemerintah Republik Indonesia
Serikat. Di KMB dihasilkan Persetujuan Keuangan dan Ekonomi yang menyetujui hakhak,
konsesi-konsesi, dan lisensi-lisensi korporasi-korporasi Belanda di Indonesia diakui
oleh Republik. Pihak Belanda menerima kembali perkebunan-perkebunan, estate gula,
perusahaan-perusahaan mereka, dsb., dan segera melanjutkan kegiatan-kegiatan
mereka.
| 11 |
Nomor 16, Mei - 2008
Konferensi para Ulama dan tokoh-tokoh serikat buruh, yang
diselenggarakan pada tahun 1948 menjelang pendirian SBII [Serikat Buruh
Islam Indonesia]13 menyimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan apapun
di dalam Qur’an Suci yang membahas masalah-masalah perburuhan,
tetapi bahwa terdapat beberapa indikasi dalam ayat-ayat dan tradisi Nabi
Muhammad yang menunjukkan jalan untuk memecahkan masalahmasalah
kaum pekerja. Kesimpulan konferensi itu ialah bahwa kebutuhan
dan masalah-masalah kaum buruh Muslim mesti dibereskan dengan suatu
pendekatan manusiawi.14
Artinya, memang ideologi lain, menghadapi kesulitan untuk
menegaskan visi-misi dari organisasi. Karena memang kelompokkelompok
berhaluan non-komunis tidak dalam posisi menuntut
perubahan sistem yang eksploitatif dari kapitalisme. Dalam batasbatas
yang sulit untuk dirumuskan, akhirnya kelompok-kelompok
non-komunis terjebak dengan tuntutan kompromis: perbaikan
nasib kaum buruh. Dari waktu ke waktu berbagai serikat silih
berganti mengajukan tingkat upah baru. Dan, tentu saja, sistem
kapitalisme memperkenankan perbaikan-perbaikan kecil kondisi
buruh, sejauh hal tersebut tetap melanggengkan kapitalisme itu
sendiri.
Tragedi 1965: Titik Balik
Tragedi 1965 menjadi titik balik dari kehidupan ideologis serikat
dan partai. Tragedi 1965 adalah rentetan bertaut sejak pembunuhan
Pimpinan Angkatan Darat (dini hari 1 Oktober 1965) hingga
Peristiwa Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) 1966. Ini
merupakan episode pergantian kekuasaan tanpa prosedur
Pemilihan Umum, bagaimanapun ini adalah coup de etat oleh
militer terhadap kekuasaan Soekarno.
Di bawah kekuasaan Soeharto —yang diberi nama Orde Baru—
terjadi perubahan drastis kondisi politik. Pemberangusan aktivitas
politik kelompok-kelompok masyarakat menjadi agenda rejim
ini. Masa ini adalah periode terburuk kehidupan sosial-politik-
13 SBII berafiliasi dengan Partai Masyumi.
14 Iskandar Tedjasukmana, op.cit, hal 58-59.
| 12 |
ekonomi-budaya masyarakat Indonesia. Sejak Orde Baru berkuasa
berjuta-juta rakyat dibunuh/terbunuh; dijebloskan ke penjara;
diberi tanda-khusus pada K(-artu) T(-anda) P(-enduduk)-nya agar
tidak dapat masuk bekerja di instansi-instansi pemerintah.
Kelompok dan ideologi politik apapun diberangus oleh rejim
Soeharto. Kehidupan kepartaian dan keserikatan dibatasi dan hanya
didefinisikan dan diperkenankan dalam batas-batas kekuasaan
Orde Baru semata. Berakhir masa-masa gegap-gempita kehidupan
politik dan ideologi dalam masyarakat. Alasan semua itu demi
menyelamatkan kehidupan berbangsa: penegakan Pancasila (yang
mana?). Sementara, kehidupan ekonomi pun dikangkangi oleh
lingkungan Soeharto, —dan keluarga,— beserta kroni-nya.
Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Waktu yang demikian panjang
untuk mematahkan sama-sekali kapasitas rakyat untuk bersentuhan
dengan ideologi.
Epilog
Reformasi menjadi kurun pasca Soeharto; suatu kurun yang
membersitkan optimisme baru, karena ruang politik relatif lebih
terbuka sehingga memungkinkan dilahirkan begitu banyak serikat
dan partai politik. Ini jaman baru perpolitikan Indonesia, namun,
minus ideologi.
Serikat dan partai dikelola layaknya sebuah bisnis. Anggota suatu
serikat/partai dapat ke luar–masuk sesuka hati. Militansi adalah
sesuatu yang nyaris tidak dikenal. Radikalisme hanya sebatas
politik-uang (atau uang-politik), semakin besar ’harga’ sebuah
aksi-politik (demonstrasi/protes), semakin radikal figur-figur yang
terlibat dalam aksi tersebut. Ada tangan-tangan tak terlihat
(invisible-hands) mengelola ’bisnis’ aksi-politik.
Sementara itu, meskipun di Indonesia pasca Soeharto lengser
terjadi pembuktian korupsi uang yang bila ditotal secara nominal
berjumlah trilyunan rupiah, namun ternyata masih sulit
memobilisasi investasi dari dalam negeri. Jumlah uang berlimpah;
sementara keinginan berinvestasi dari dalam negeri begitu kecil.
Individu kaya Indonesia memang bukan kelas burjuasi. Kekayaan
para individu tersebut didapat oleh peran mereka sebagai
komprador dari burjuasi internasional, bukan sebagai pebisnis.
Demikian, apa yang pernah didiskusikan dalam tahun 1970-80an
tentang sistem kapitalisme pinggiran (periperal), hingga saat ini
tak terbantah. Bahwa, pada dasarnya, investasi di negeri-negeri
bekas-jajahan (post-colonial) akan selalu bergantung kepada
negeri induk kolonialis (metropolis atau center). Karena negeri
bekas-jajahan telah terkonstruksi seperti itu saat mereka masuk
dalam genggaman kolonialisme. Kemerdekaan yang diproklamasikan
bukan berarti keterputusan relasi dari metropolis.
Konstruksi kapitalisme pinggiran ini menyulitkan buruh untuk
melakukan tekanan terhadap kelas pengusaha yang umumnya
berasal dari luar-negeri. Para pengusaha asing tersebut mudah
memutuskan untuk meninggalkan Indonesia bila merasa tidak
nyaman — terjadi capital flight. Pemerintah Indonesia memang
mengkondisikan iklim investasi yang kondusif bagi investasi asing,
seperti mendefinisikan tingkat upah rendah; dan jaminan bahwa
buruh tidak akan berontak.
Memang, kenaikan upah sering menjadi tuntutan dari serikatserikat
buruh. Sebenarnya, perjalanan perubahan tingkat upah di
Indonesia telah meningkat sangat dramatis. Bila di awal
kemerdekaan Indonesia, upah per hari seorang buruh bumiputera
sebesar Rp. 1,45- (satu rupiah empat puluh lima sen),15 dan saat
sekarang telah mencapai Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) per
hari. Secara nominal ini adalah pembumbungan upah yang
demikian gemilang, namun ternyata tidak identik terbangunnya
kesejahteraan hidup kaum buruh. Bila dicermati lebih jauh,
15 Upah pada paruh pertama tahun 1950, upah minimum di perkebunan dan estate gula
di Jawa adalah 65 sen (rupiah) tunai ditambah kesetaraan 80 sen in natura, dengan
demikian seluruhnya Rp. 1,45 per hari. Itu sekitar US$ 12,7 sen, dengan dollar pada saat
itu ditentukan Rp. 11,40 sejak bulan Maret 1950. Di perkebunan-perkebunan di
Sumatera, upah sehari minimum adalah Rp. 1,15 tunai dan ini ditambah Rp. 0,80 in
natura, atau seluruhnya Rp. 1,95.
| 13 |
Nomor 16, Mei - 2008
Dalam Kenangan:
Oey Hay Djoen
(18 April 1929 [Malang] s/d
18 Mei 2008 [Jakarta])
—‘—‘—‘—
ternyata setiap kali didefinisikan tingkat upah baru, hal ini
merupakan penyelarasan dengan tingkat inflasi yang terjadi pada
masa tersebut. Jadi, perjuangan ’reformasi’ upah tidak
mengena sasaran. Daya beli dari tingkat upah yang baru tidak
menjadi lebih baik. Buruh Indonesia tetap hidup dalam
kemiskinan.
Konsekuensi uraian di atas, serikat buruh perlu kembali
mempelajari/memperhatikan ideologi agar dapat melakukan
perjuangan politik non-kompromis dengan visi-misi yang jelas
menolak kapitalisme.
—‘—‘—‘—
Yayasan Penebar adalah institusi nir-laba independen.
Kami berharap saudara/i (individu) maupun organisasi
bersedia mendukung aktivitas kami. Kami menerima donasi,
hibah dan dukungan tak mengikat dalam bentuk apapun. Bila
saudara/i bermaksud mendukung kami dengan mendonasikan
uang, rekening bank kami adalah: BCA (Cabang Cimanggis),
rekening Tahapan BCA, nomor account: 166 1746276.
| 14 |